Batas Maksimum Penyediaan Dana (BMPD) 268 Transaksi Spot dan Forward 269 Human Capital Strategi Manajemen Human Capital 272 Kebijakan dan Pelaksanaan Manajemen Human Capital 273 Rekrutmen 273 Pengembangan Kompetensi 273 Pengembangan Karir 275 Penilaian Kinerja 275 Remunerasi 275 Program Pensiun 275 System and Infrastructure Human Capital 276 Internalisasi Budaya 277 Keterbukaan Informasi Kepada Pegawai 278 Struktur Pengelola Human Capital 279 Rencana Kerja Human Capital Tahun 2025 279 Teknologi Informasi Master Plan dan Strategi Teknologi Informasi 282 Inovasi Teknologi Informasi 282 Infrastruktur Teknologi Informasi 283 Tata Kelola Teknologi Informasi 283 Struktur Pengelola Teknologi Informasi 288 Rencana Kerja Teknologi Informasi Tahun 2025 288 Tata Kelola Perusahaan Komitmen Penerapan Tata Kelola 292 Pencapaian Penerapan Tata Kelola 292 Roadmap Tata Kelola Perusahaan 293 Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan 294 Struktur dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan 295 Struktur Organ Perusahaan 295 Governance Soft Structure 296 Mekanisme Tata Kelola Perusahaan 296 Pemegang Saham 296 RUPS 297 Direksi 307 Dewan Komisaris 329 Dewan Pengawas Syariah 358 Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris 370 Kebijakan Keberagaman Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris 372 Transparansi Kepemilikan Saham Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah 375 Komite di Bawah Dewan Komisaris 378 Organ dan Komite di Bawah Direksi 408 Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah 430 Akuntan Publik 436 Sistem Pengendalian Internal 437 Manajemen Risiko 442 Fungsi Kepatuhan 453 Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APUPTT-PPPSPM) 456 Perkara Hukum 458 Sanksi Administratif yang Dikenakan Kepada perusahaan, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, Oleh Otoritas Pasar Modal dan Otoritas lainnya 460 Akses Informasi dan Data Perusahaan 462 Kode Etik 474 Kebijakan Pemberian Kompensasi Jangka Panjang Berbasis Kinerja Kepada Manajemen dan/atau Karyawan yang Dimiliki. 477 Whistleblowing System 477 Program Anti Korupsi 479 Pengelolaan Benturan Kepentingan 483 Insider Trading 483 Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar 484 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan BUS 485 Daftar Konsultan, Penasihat atau yang Dipersamakan dengan Itu yang Digunakan oleh BUS 485 Jumlah Penyimpangan (Internal Fraud) yang Terjadi dan Upaya Penyelesaiannya 485 Buyback Shares dan/atau Buyback Obligasi 485 Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial Baik Jumlah Maupun Pihak Penerima Dana 485 Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya 486 Penerapan Tata Kelola Terintegrasi 486 Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka 489 Good Corporate Governance Assessment 492 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 502 Indeks Referensi OJK 505 Informasi Keuangan 526 PT Bank Syariah Indonesia Tbk Laporan Tahunan 2024 5
RkJQdWJsaXNoZXIy NTM2MDQ5