Komite Pemantau Risiko membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan khususnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
Komite Pemantau Risiko Perseroan dibentuk guna memenuhi:
serta peraturan perundang – undangan dan regulasi terkait yang berlaku.
Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Komite Pemantau Risiko didasarkan kepada Piagam Komite Pemantau Risiko yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.B.001-KOM/02/2016 tanggal 10 Februari 2016. Piagam Komite Pemantau Risiko ditetapkan oleh Dewan Komisaris sebagai panduan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara transparan, kompeten, objektif dan independen sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.
Anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi NO.KEP:02/198-KEP/DIR tentang Penetapan Perubahan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko PT Bank Syariah Indonesia Tbk efektif per 16 Juni 2022, sebagai berikut:
| Jabatan | Nama |
| Ketua (Merangkap Anggota) | Komaruddin Hidayat (Komisaris Independen) |
| Anggota | Adiwarman A. Karim (Komisaris Utama / Komisaris Independen) |
| Anggota | M.Zainul Majdi (Wakil Komisaris Utama / Komisaris Independen) |
| Anggota | M. Arief Rosyid Hasan (Komisaris Independen) |
| Anggota | Mohamad Nasir (Komisaris Independen)* |
| Anggota | Sutanto (Komisaris) |
| Anggota | Suyanto (Komisaris) |
| Anggota | Masduki Baidlowi (Komisaris) |
| Anggota | Imam Budi Sarjito (Komisaris) |
| Anggota | Kayim Hanuri (Pihak Independen) |
| Anggota | Saifuddin Latief (Pihak Independen) |
| Anggota | Bowo Setiyono (Pihak Independen) |
| Anggota | Delyuzar Syamsi (Pihak Independen) |
*) berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).
Komite Pemantau Risiko wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan independen dalam bentuk opini dan rekomendasi yang objektif, independen dapat dipertanggung jawabkan dan tidak dibawah tekanan pihak manapun dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap potensi risiko agar praktik Good Corporate Governance berjalan dengan baik dan sesuai prosedur.
